Misykat al-Anwar http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16 <table><tbody><tr><td><img src="/public/site/images/admin/3-1-PB.jpg" alt="" width="160" height="220" /></td><td> </td><td><p><strong>Journal of Misykat al-Anwar</strong> is an <strong>Islamic Studies Journal</strong> published by Faculty of Islamic Affairs (FAI) Muhammadiyah University of Jakarta (UMJ). In general, the purpose of the publication of the Journal of Misykat al-Anwar is as a medium to communicate various research results / studies / Islamic studies, which is the result of scientific work of the lecturers of FAI-UMJ and researchers from various Islamic educational institutions in Indonesia.</p><p>In particular, the publication of the Journal of Misykat al-Anwar in the form of Journal Online is to (1) encourage the research / study culture of Islam in FAI-UMJ environment, (2) to support UMJ program as research-based university and towards the realization of UMJ as World Class University, 3) Introduce the paradigm / research of Islam from Indonesia and disseminate their work in the world of Islamic thought.</p><p>Therefore, this Journal is expected to grow creativity and can generate thought / research that weighs, and can contribute and benefit to the development of Islamic thought in Indonesia and the world. Thus it can be expected that the Journal of Misykat al-Anwar will grow into a prominent journal and will then gain international recognition (accreditation).</p><p><strong>p-ISSN: 0854-6460</strong>,<strong> e-ISSN: 2502-2970</strong></p></td></tr></tbody></table> en-US hardjito@jurnal.fai-umj.ac.id (Harjito) admin@jurnal.fai-umj.ac.id (Sopyan Tsauri) OJS 2.4.8.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 FORMULASI FIQH MUHAMMADIYAH DALAM PARADIGMA ISLAM BERKEMAJUAN http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/56 Fiqh yang tersedia saat ini mempunyai sejumlah problematika, antara lain mapannya paradigma klasik dan lambannya upaya pembaharuan sehingga dengan mudah didapatkan adanya pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan antara fiqh dengan realitas. Problematika itu perlu diatasi agar fiqh sebagai proses ijtihadi dan dialektika antara doktrin dan realitas dapat bersuara kembali atas zaman yang secara kontekstual berbeda dengan zaman di mana fiqh dikodifikasikan. Di sinilah letak urgensinya dimunculkan perspektif baru terhadap fiqh yang mengamodasikan arus perubahan dan berbagai realitas sosial yang muncul di era modern. Realitas sosial perlu diakomodasikan oleh fiqh, sesuai dengan saran Ibn Taimiyyah bahwa masalah-masalah riil yang berhubungan dengan umat Islam sehari-hari itulah yang diperhatikan, bukan masalah skolastik yang bersifat formalistis. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan atau gerakan Islam yang menganut doktrin al-ruju’ dan prinsip non-mazhab pada dasarnya lebih cenderung pada teologi rasional Muhammad Abduh daripada teologi puritan Muhammad ibn Abdul Wahab. Nurhadi Nurhadi Copyright (c) 2018 Misykat al-Anwar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/56 Wed, 03 Jan 2018 13:59:35 +0000 STUDI AYAT-AYAT ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR AL MISBAH http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/57 Zakat sekarang ini sudah masuk dalam bagian dari instrumen ekonomi Islam, karena dalam zakat terdapat sisi-sisi yang dapat menimbulkan produktifitas, yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan ekonomi umat. banyak ayat-ayat al-Quran yang membicarakan tentang zakat. Zakat yang diperintahkan oleh Allah memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi Islam. Dimana zakat berfungsi sebagai alat ibadah orang yang membayar zakat (muzakki) yang dapat memberikan kemanfaatan bagi dirinya atau individu (nafs) dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat tersebut, yang kemudian mengantarkan zakat untuk memainkan peranannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan secara kolektif (jama’i). Pendistribusian zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan kepada mustahik zakat, sehingga setiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan. Anshori Anshori Copyright (c) 2018 Misykat al-Anwar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/57 Wed, 03 Jan 2018 13:59:54 +0000 KOMPETENSI GURU AGAMA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/58 <p><em>Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran yang tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi lebih menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai kajian keislaman tersebut sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi yang lebih penting adalah pada aspek afektif dan psikomotorik. Konsep pendidikan agama Islam tidak hanya sekedar mengambil kognitif (kecerdasan) anak didik dengan menekankan kepada penguasaan materi belaka. Tetapi lebih dari itu bagaimana memberikan pendekatan pada afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) anak didik. Sehingga dalam diri anak didik akan tumbuh sebuah kepribadian yang utuh sesuai dengan ajaran Islam dan meningkatkan ketaqwaan dan keimanannya kepada Allah Swt. Oleh karena itu peran guru sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan agama Islam, tentunya dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru agama tersebut.</em></p> Siti Rohmah Copyright (c) 2018 Misykat al-Anwar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/58 Wed, 03 Jan 2018 14:01:55 +0000 KAJIAN HUKUM BISNIS SYARIAH http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/62 Bisnis syariah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al Qur’an dan as Sunnah. Kajian Hukum Bisnis Syariah adalah merupakan suatu kajian yang eksistensinya sangat dibutuhkan. Banyak permasalahan – permasalahan bisnis syariah yang perlu diberikan solusinya, baik masalah antar sesama lembaga ekonomi syariah maupun masalah antara lembaga ekonomi syariah dengan lembaga ekonomi konvensional. Fakhrurazi Reno Sutan Copyright (c) 2018 Misykat al-Anwar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/62 Wed, 03 Jan 2018 14:04:51 +0000 PERAN SUKUK NEGARA SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN APBN INDONESIA http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/50 <p>Penelitian ini menganalisa hubungan antara sukuk dan pernananya dalam pembiayan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Berdasarkan hasil uji hipotesis statistik (uji signifikansi), dapat disebutkan bahwa besarnya probabilitas 0,007 lebih kecil dari 0,05, berarti Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya sukuk Negara berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan APBN. Dari output SPSS diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,938 atau 93,8%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada pembiayan APBN dipengaruhi oleh sukuk Negara sebesar 93,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai tersebut membuktikan bahwa sukuk Negara memberikan kontribusi pengaruh yang sangat tinggi di dalam pembiayaan APBN.</p> Moh Khoirul Anam, Nur Hidayat Copyright (c) 2018 Misykat al-Anwar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/50 Wed, 03 Jan 2018 13:58:14 +0000 STUDI PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/65 Paper ini menjelaskan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh empat Provinsi, yaitu Peraturan Gubernur Naggro Aceh Darussalam No 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya otonomi daerah yang memberikan Kewenangan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti dimuat pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dengan melakukan analisis komparatif ditemukan adanya persamaan antara Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat dan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat seperti Organisasi, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan. Adapun perbedaannya antara lain bahwa Provinsi NAD memiliki lembaga yang disebut Baitul Mal yang mengelola harta agama berupa: zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain. Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat menetapkan persyaratan LAZ yang dikukuhkan dengan beberapa tambahan yaitu: Memilki Wilayah Operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi tempat lembaga berada, telah mampu mengumpulkan dana Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)dalam satu tahun. Pergub Riau menetapkan sanksi bagi muzakki yang karena sengaja atau karena kelalaiannya tidak menyalurkan zakat Mal. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat menetapkan kelompok muzakki, munfiq, dan mushoddiq yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Gubernur Jawa Barat juga menetapkan sasaran kelompok peneriman zakat, infak, dan sedekah, yaitu: Pegawai Golongan I dan II, Pegawai Golongan III yang mengalami musibah, dan para mustahik lainnya yaitu: fakir; miskin; amil; mualaf; riqob, ghorim; fisabilillah; dan ibnu sabil. Untuk pelaksanaannya, UPZ melakukan pendataan muzaki, munfiq, dan mushoddiq serta melampirkan surat pernyataan kesediaan dari pegawai bersangkutan yang akan dijadikan dasar untuk pemotongan zakat profesi, infak, dan sedekah. Pergub Jawa Barat tidak menetapkan adanya sanksi baik bagi pengelola maupun bagi muzakki. N. Oneng Nurul Bariyah Copyright (c) 2018 Misykat al-Anwar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://jurnal.fai-umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/65 Thu, 15 Feb 2018 10:13:24 +0000